Tinjau Lokasi IKN, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Tinjau Lokasi IKN, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Kaltim - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (29/1/2022).

Sigit menuturkan, kunjungan dirinya bersama dengan pihak kementerian terkait dan Forkopimda Kaltim serta pejabat utama Mabes Polri ini, untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

"Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak," kata Sigit. 

Selain proses pembangunan, Sigit menekankan, kunjungannya juga untuk melihat dan mendengar serta memberikan arahan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres dari pembangunan tersebut. 

"Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kemudian kita bisa ikut membantu progres pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan," ujar Sigit.

Sebagaimana diketahui, kata Sigit, UU IKN telah ditetapkan. Untuk itu, ia meminta semua stakeholder untuk memastikan perkembangan pembangunan ibu kota negara segera dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Dari beberapa diskusi saat kunjungan kali ini, Sigit menyampaikan memang ada sedikit permasalahan dalam pembangunan IKN. Namun, semua dilakukan melalui jalur musyawarah maupun proses yang sudah disiapkan.

"Sehingga secara umum untuk progres pembangunan IKN tak ada kendala yang berarti," ucap Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, IKN ke depan bukan hanya sekedar membangun suatu Ibu Kota baru, tapi bagaimana ke depan Pemerintah menyiapkan kebutuhan untuk seluruh masyarakat.

Ia pun menjelaskan, dengan adanya pembangunan ibu kota baru dengan nama nusantara ini, maka pemerataan pembangunan dan ekonomi akan terjadi dan kemudian juga beban yang selama ini terjadi di Ibu Kota Jakarta bisa terbagi.

"Kita lihat konsepnya Ibu Kota yang dibangun memiliki konsep smart forest dan itu sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan internasional dimana yang menjadi rencana pembangunan ibu kota nanti memiliki visi yang ramah lingkungan dan menjadi harapan, bisa menjadi kebanggaan kita semua," papar Sigit.

Belajar dari keberhasilan negara lain yang memindahkan Ibu Kota Negara, mantan Kadiv Propam Polri ini berharap Ibu Kota Negara yang baru ini bisa menjadi Ibu Kota Negara terbaik di dunia.

"Kita lihat di beberapa negara dengan memindahkan ibu kotanya sehingga  menjadi ibu kota terbaik di dunia dan kita harap IKN menjawab tantangan itu. Selain itu terjadi pemerataan pembangunan, ekonomi, menjadi kota ramah lingkungan dan dikenal dunia," tutup Sigit.

Sukseskan GPDRR, Kapolri Siapkan Skenario Pengamanan Hingga Genjot Vaksin Booster di Bali

 

Sukseskan GPDRR, Kapolri Siapkan Skenario Pengamanan Hingga Genjot Vaksin Booster di Bali 

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri siap mensukseskan rangkaian acara global platform for disaster risk reduction (GPDRR) 2022 pada Mei 2022 di Provinsi Bali. 

Salah satu bentuk dukungan Polri ialah dengan meningkatkan vaksinasi booster di Provinsi Bali, khususnya wilayah yang capaian vaksinasinya sudah bagus. 

“Sehingga kita tingkatkan lagi khususnya yang sudah divaksin dan belum dibooster ulang, untuk menjadi daya tahan atau imunitas yang lebih baik,” kata Sigit saat rapat koordinasi bersama Menko PMK, Jumat (28/1). 

Kemudian, pengawasan protokol kesehatan di bandara hingga pemeriksaan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) telah disiapkan secara matang hingga prosedur karantina khusus bagi delegasi negara-negara undangan GPDRR 2022. 

“Pada prinsipnya prokes yang kita laksanakan secara cepat dan benar kemudian pola penanganan bisa berjalan. namun disisi lain terkait perkembangan dampak laju covid muncul nanti bisa betul-betul bisa dikelola sehingga seluruh rangkaian bisa berjalan baik,” ujar Sigit. 

Dari sisi pengamanan, mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan menyiapkan skenario pengamanan. 

“Saya dengan bapak Panglima sudah mempersiapkan serangkaian keamanan khususnya untuk delegasi-delegasi mulai dari kedatangan, rute yang dilalui, tempat kegiatan, tempat yang dikunjungi kita laksananakan pengamanan terbuka dan tertutup dan kita antisipasi potensi ancaman mulai dari demo dan kejahatan-kejahatan yang muncul serta hal-hal yang lain bisa diamankan,” ucap mantan Kabareskrim ini. 

Dengan demikian, Sigit menekankan, seluruh rangkaian acara bisa berjalan dari awal hingga akhir serta seluruh delegasi dalam kondisi terjaga dan Kamtibmas kondusif seperti yang diinginkan. 

Pola pengamanan ini nantinya dibagi dalam tiga zona, yakni zona A di kawasan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali International Convention Center (BICC) atau Westin, Hotel Peninsula dan Graha Wisnu Kencana (GWK). Zona B di kawasan ITDC dan GWK serta zona C di luar ITDC dan GWK. Setiap pengamanan di zona tersebut dilakukan secara terbuka dan tertutup.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya juga telah mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan seperti adanya unjuk rasa pada saat kegiatan, meningkatnya kasus penyebaran Covid, bencana alam, penyusupan orang asing ke dalam lokasi kegiatan hingga ancaman terorisme. 

“Polri akan melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi Operasi Puri Agung selama tujuh hari dari tanggal 22 sampai dengan 29 Mei 2022 di seluruh jajaran Polda Bali,” tutup Sigit

Hadapi Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi 5.0, Polri Rekrut 1.291 Bintara Berbasis TI

 

Hadapi Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi 5.0, Polri Rekrut 1.291 Bintara Berbasis TI

JAKARTA- Polri telah merekrut sebanyak 1.291 orang Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan untuk mengadapi tantangan era Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Sebagai alat negara yang bertugas menyelenggarakan keamanan dalam negeri, Polri memang dituntut melakukan terobosan atau inovas. 

"Aparat kepolisian harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan terus meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan itu, Polri merekrut 1.291 orang Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi," kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya tertulisnya, Kamis (27/1/2022). 

Selain Bintara, Polri juga telah merekrut puluhan santri dan ratusan anak dari wilayah pedalaman, perbatasan, dan pulau terpencil sebagai bagian dari personel Polri. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Polri merupakan institusi yang inklusif.

“Polri terus berupaya untuk merekrut bibit unggul ke dalam Korps Bhayangkara, melalui program rekrutmen proaktif. Di tahun 2021, Polri telah merekrut 83 lulusan santri,  56 di antara merupakan hafidz quran. Kami juga merekrut 410 personel yang berasal dari suku pedalaman, wilayah perbatasan dan pulau terpencil,” ungkapnya. 

Mantan Kabareskrim Polri iti  melanjutkan, Polri juga telah merekrut 3.500 personel dari orang asli Papua (OAP). Selanjutnya merekrut 21 personel berkebutuhan khusus untuk menjadi PNS Polri.

“Rekrutmen ini menjadikan Polri sebagai organisasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” ujarnya. 

Sigit menambahkan, Polri juga telah merekrut 201 SIPSS khusus Dokter dan 250 Bintara kompetensi khusus perawat dan bidan untuk menambah petugas pelayanan kesehatan dan petugas vaksinator.

Sebagai wujud kepedulian memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat tanpa terkecuali, Polri juga menyediakan fasilitas penunjang terhadap kelompok rentan dan disabilitas. 

Antara lain, ruang ramah anak sebanyak 1.975 unit, tenda khusus disabilitas 2.604 unit, elevator handrail 1.250 unit. Kemudian jalur khusus disabilitas 2.582 unit, parkir khusus disabilitas 2.028 unit, ruang laktasi 236 unit, toilet khusus disabilitas 1.616 unit dan kursi roda sebanyak 2.384 unit.

"Kehadiran fasilitas ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan)," tambah mantan Kapolda Banten itu.

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri: Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Makin Optima

 

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri: Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Makin Optimal

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Menurut Sigit, dari segi penegakan hukum adanya perjanjian kedua negara tersebut diyakini akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional. 

"Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/1).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, di tengah perkembangan zaman dewasa ini, yang dimana hal itu juga akan adanya potensi tantangan dari segi modus kejahatan yang terus berkembang. Di era digital, kata Sigit, pelaku kejahatan juga sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, Sigit menyatakan, pelaku kejahatan bisa bergerak tanpa melihat batas negara. Sehingga, Ia menyebut, diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas antar-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. 

"Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional kedepannya," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menekankan, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan. 

Dengan adanya perjanjian ekstradisi itu, Sigit menekankan, hal itu juga akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya. 

"Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan," ucap Sigit.

Sebagai contoh nyata, Sigit memaparkan, saat ini, Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas itu nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset. 

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif. Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, lanjut Sigit, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah. 

"Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan  recovery asset," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, terkait penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2021 nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri meningkat 18,5 persen. 

Disisi lain, Sigit menyampaikan, di sepanjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 2.601 kasus kejahatan transnasional atau setara dengan 52 persen dalam penyelesaian perkara. Angka itu di luar dari tindak pidana narkoba. 

Dalam hal ini, jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 5.000 kasus. Angka itu menurun 698 kasus atau 12,2 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian, penyelesaian perkara sebesar 2.601 kasus. 

Yang dimana hal itu meningkat 630 kasus atau 31,9 persen. Adapun, kejahatan transnasional yang paling banyak terungkap adalah terkait siber, pencucian uang, perbankan dan uang palsu.

Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah , Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

 Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah, Kapolri Dukung Penuh Program Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri undangan acara Ground Breaking Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan (RS MBS). Ia mengapresiasi PP Muhammadiyah yang terus berkontribusi untuk kemaslahatan umat, salah satunya melalui bidang kesehatan. 

"Muhammadiyah adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia yang sangat concern terkait dengan kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat. Khususnya, terkait bidang kesehatan yang dimulai di tahun 1923 kemudian lanjut tahun 1924 dan sampai saat ini kurang lebih 115. Dan yang akan dilaksanakan Ground Breaking ini adalah rumah sakit yang ke-116," kata Sigit memulai sambutannya di RS MBS Jalan Raya Laswi Cigugur, Desa

Ciheulang, Kecamatan, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/1).

Ground Breaking RS MBS ini, menurut Sigit, merupakan kontribusi dan perjuangan nyata yang terus dilakukan PP Muhammadiyah demi kemaslahatan umat yang sesuai dengan Matan keyakinan dan cita-cita hidup mewujudkan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

Pada kesempatan tersebut, mantan Kapolda Banten ini memastikan, Polri, kementerian, lembaga, maupun stakeholder lainnya, siap untuk mendukung penuh segala program yang dicanangkan oleh Muhammadiyah demi kepentingan masyarakat luas. 

"Kami, Polri serta seluruh kementerian/lembaga dan elemen masyarakat tentunya terus mendukung upaya-upaya, kerja keras dari PP Muhammadiyah untuk terus berkontribusi di bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dibidang pendidikan masyarakat," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Sigit berharap, PP Muhammadiyah terus berada di lini terdepan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul serta mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk memiliki kemampuan di berbagai bidang.

Adanya hal tersebut, kata Sigit, generasi penerus bangsa nantinya akan semakin siap menghadapi segala tantangan zaman kedepannya. Dengan begitu, Sigit optimis di tahun 2045 bangsa ini akan dapat mewujudkan Indonesia Emas.

"Sehingga, kita betul-betul mampu mewujudkan insan-insan, anak-anak kita dan masyarakat untuk masuk menuju, dan mengantar mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," ucap eks Kadiv Propam Polri itu.

Lebih dalam, Sigit juga mengapresiasi PP Muhammadiyah yang selama ini ikut berkontribusi dan berperan aktif bersama, Pemerintah, TNI-Polri, dan elemen masyarakat lainnya dalam hal penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di Indonesia. 

"Dimana kita ketahui Muhammadiyah memiliki dan membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center atau MCCC yang dalam kegiatannya, mulai dari bagaimana MCCC ini ikut berkontribusi dalam protokol kesehatan, merawat masyarakat yang sakit. Karena kurang lebih ada 86 lebih rumah sakit rujukan dipersiapkan dari Muhammadiyah untuk para penderita Covid-19," papar Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menyebut, Muhammadiyah juga ikut menggelar akselerasi vaksinasi serta mengerahkan para tenaga vaksinator untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap virus Covid-19.  

Berkat kerja keras PP Muhammadiyah dan seluruh pihak tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa, Negara Indonesia saat ini berada di peringkat keempat diseluruh dunia dengan jumlah vaksinasi sekira kurang lebih 300 juta. 

"Dan juga menjadi negara nomor satu di Asia Tenggara terkait kemampuan kita mengendalikan laju Covid-19 dan ini semua tidak lepas dari kontribusi dari PP Muhammadiyah dalam kontribusi dan fokus dalam penanggulangan Covid-19," jelas Sigit.

Diakhir sambutannya, Sigit kembali menyampaikan apresiasi kepada PP Muhammadiyah dan berharap kedepannya terus melakukan pengembangan program terkait dengan kemaslahatan umat. Ia meyakini, apa yang dilakukan itu sangat bermanfaat dan sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, Sigit juga berharap Rumah Sakit Muhammadiyah kedepannya bisa dikembangkan dengan standar fasilitas kesehatan bersifat internasional. Sehingga, hal itu akan mengurangi ketergantungan masyarakat yang hendak berobat ke luar negeri.

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bocah 10 Tahun di Manado

 Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bocah 10 Tahun di Manado

Polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa bocah 10 tahun berinsial CT di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak sembilan saksi, termasuk tiga orang dokter.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, laporan dugaan kekerasan seksual tersebut sudah dilaporkan pada 28 Desember 2021. Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung.

"Penyidik telah melakukan observasi rumah korban yang diduga sebagai tempat terjadinya perkara dan melakukan koordinasi dengan dokter kandungan, dokter anak dan dokter forensik serta melakukan visum," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/1/2022).

Lebih lanjut, jenderal bintang dua ini menuturkan penyidik juga akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan kasus ini menjadi penyidikan.

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno bersama Kapolresta Manado dan penyidik Polresta Manado juga mengunjungi Rumah Sakit Kandou untuk memberikan penguatan dan penghiburan kepada korban dan keluarga.

Dari hasil pertemuan dengan korban, didapati informasi satu nama yang menjadi terduga pelaku kekerasan seksual terhadap korban. Satu nama tersebut nantinya berpotensi menjadi tersangka dan akan dilakukan penangkapan.

"Rencana tindak lanjut besok hari akan melangsungkan rilis dengan mengundang mitra pemerhati anak, psikolog anak, serta UPTD (Unit Pelayanan Tehnis Daerah) Provinsi Sulut yang membidangi perlindungan, perempuan dan anak," katanya.

Sebelumnya, Seorang bocah 10 tahun di Manado, berinisial CT menjadi korban kekerasan seksual. Ibu korban, berinisial HS meminta bantuan kepada Anggota DPR Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Lasut, dengan mengunggah video di media sosial.

Unggahan video ibu korban kekerasan seksual di media sosial tersebut, akhirnya viral. Peristiwa tersebut kata HS, sudah dilaporkan ke Polresta Manado pada 28 Desember 2021. Dia memohon agar menyelesaikan kasus itu hingga tuntas. "Saya memohon agar ibu membantu saya membantu saya menyelesaikan kasus ini, karena anak saya seperti cacat," kata dia dikutip Rabu (19/1/2022).

Dalam video berdurasi satu menit itu, ibu korban kekerasan seksual itu mengaku sampai saat ini hanya bisa melaporkan kasus tersebut ke Polresta Manado, dan masih terus menunggu hasil penyelidikannya. "Sampai saat ini anak saya masih kritis," ujarnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, diketahui peristiwa kekerasan seksual itu terjadi pada 7 Desember 2021 lalu. Korban sendiri saat ini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Prof. Kandou.

Mabes Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Beruntun di Balikpapan

 

Mabes Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Beruntun di Balikpapan

Jakarta - Mabes Polri melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) bergerak cepat untuk mendalami serta mengusut penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan beruntun di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang melibatkan satu unit truk tronton dengan beberapa kendaraan roda empat dan dua. 

"Mabes Polri akan turunkan  tim TAA (traffic accident analisis) Korlantas Polri ke TKP," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/1).

Menurut Dedi, tim itu nantinya akan memastikan penyebab utama dari terjadinya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia itu.

"Untuk back up proses pembuktian secara ilmiah penyebab kecelakaan menonjol tersebut yang mengakibatkan saat ini 5 orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka," ujar Dedi.

Sejauh ini, kata Dedi, berdasarkan keterangan dari supir truk tronton tersebut, kendaraan yang dikendarainya mengalami rem blong saat melintas di lampu merah Muara Rapak. 

"Keterangan supir tuck tronton pompa angin rem tidak berfungsi sehingga menyebabkan terjadinya rem blong," ucap Dedi.

Pasca-kejadian itu kepolisian saat ini melakukan evakuasi terhadap para korban, berkoordinasi dengan BNPB dan dinas terkait, melakukan evakuasi kendaraan, olah tempat kejadian perkara (tkp), dan pendataan korban di rumah sakit.

Pelajar Senang Bisa Belajar Tatap Muka, Kapolri : Fokus Gapai Cita-Cita Agar Jadi Kebanggaan Keluarga

 

Pelajar Senang Bisa Belajar Tatap Muka, Kapolri: Fokus Gapai Cita-Cita Agar Jadi Kebanggaan Keluarga

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melihat penerapan penegakan protokol kesehatan (prokes) proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali. Hal itu dilakukan untuk memastikan, para siswa dan pengajar terlindungi dari paparan Covid-19 serta tidak terjadi transmisi saat kembali ke keluarga. 

Dalam tinjauannya, Sigit menyempatkan untuk berdialog dengan para siswa. Ia mendengarkan perasaan siswa tersebut terkait dengan kebijakan pembelajaran tatap muka. 

Sigit mendengarkan secara langsung bahwa pelajar tersebut merasa senang bisa kembali mengenyam bangku pendidikan dengan hadir secara fisik. Alasannya karena suasana belajar lebih baik dan dapat bertemu dengan kawan-kawan lainnya. 

"Semuanya sehat ya, bagaimana perasaannya bisa langsung tatap muka," tanya Sigit di dalam ruangan kelas SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (15/1/2022).

"Senang sekali pak. Karena belajar dan ketemu teman-teman," jawab serempak para siswa SMP tersebut di hadapan Kapolri dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

Pada kesempatan itu, Sigit juga merasa bahagia, bahwa para pelajar SMP tersebut telah melaksanakan vaksinasi dosis II. Menurutnya, hal itu mencegah kekhawatiran terjadinya penyebaran virus corona. 

"Semua sehat ya, sudah vaksin dua kali atau satu kali," kata Sigit. 

"Sudah vaksin dua kali, pak," ujar pelajar SMP yang disambut dengan tepuk tangan. 

Tak lupa, Sigit mengingatkan kepada para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk terus menjadikan momentum pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sebagai semangat dan keseriusan untuk meraih pendidikan yang lebih baik lagi. Agar cita-cita para siswa dapat terwujud. 

"Semua cita-cita kalian bagus yang penting fokus belajarnya untuk bisa menggapai cita-cita, biar bisa menjadi kebanggaan keluarga, orang tua. Selamat belajar semuanya," ujar mantan Kapolda Banten itu. 

Terkait PTM, Sigit sebelumnya telah memaparkan soal syarat wajib untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia soal pembelajaran tatap muka secara langsung. Menurut Sigit, setidaknya ada dua yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan kebijakan itu, yakni, target vaksinasi masyarakat umum harus 70 persen dan kelompok lanjut usia (lansia) wajib 60 persen. 

"Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan PTM 100 persen, dimana tentunya untuk melaksanakan PTM 100 persen dan vaksinasi anak, maka target pencapaian vaksinasi masyarakat umum 70 persen dan lansia 60 persen harus terpenuhi," ucap Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, proses belajar mengajar anak secara tatap muka langsung merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, hampir dua tahun semenjak Pandemi Covid-19, generasi bangsa kehilangan momentum tersebut. 

Namun disisi lain, Sigit menyatakan, guna mewujudkan pembelajaran secara tatap muka langsung, harus ada jaminan kesehatan dan imunitas terhadap anak dari bahaya paparan virus corona. Salah satunya adalah dengan memberikan suntikan vaksin. 

Penguatan imunitas terhadap anak, kata Sigit juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga, tidak perlu ada rasa khawatir munculnya klaster keluarga ketika PTM 100 persen diberlakukan. 

"Kita ingin anak-anak kita segera melaksanakan tatap muka. Namun disisi lain, kita harus yakin anak-anak kita sudah dibekali vaksinasi atau imunisasi. Sehingga memiliki imunitas dan kekebalan. Sehingga saat melaksanakan aktivitas aman tidak menjadi carrier karena saat kembali biasanya bertemu orang tua, nenek atau kakek. Dan juga memiliki posisi rentan apabila tidak diberikan imunisasi atau vaksinasi," tutup Sigit.

Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat

 

Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat

Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Benoa, Bali untuk memastikan proses penegakan protokol kesehatan (prokes) hingga pelaksanaan masa karantina, bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. 

Sigit meminta kepada Forkopimda Bali, untuk terus melakukan penguatan juga pengetatan proses pemeriksaan prokes hingga menuju ke tahapan karantina terhadap PPLN. Baik Anak Buah Kapal (ABK) usai bekerja di luar negeri, maupun wisatawan asing, yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Benoa, Bali ini. 

"Baru saja kita melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui bagaimana alur, masuknya ABK. Dan juga ada beberapa wisatawan yang menggunakan Yacht yang masuk lewat Pelabuhan Benoa. Jadi dari proses masuknya kita ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan khususnya terkait dengan masalah prokes. Karena memang kita harus betul-betul ketat dalam pengawasan titik-titik yang digunakan untuk pintu masuk PPLN," kata Sigit usai meninjau Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (15/1/2022).

Dalam peninjauannya, Sigit menyebut, petugas akan melakukan tes Swab antigen ke ABK dan wisatawan asing di atas kapal sebelum dilanjutkan ke proses karantina. Demi memperkuat pengawasan, Sigit juga mengimbau untuk para PPLN tersebut mengunduh aplikasi Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. 

Pada proses selanjutnya, Sigit mengungkapkan, para PPLN juga akan dilakukan Swab RT-PCR dan pemeriksaan kesehatan di ruang khusus yang disiapkan. Setelah itu, para PPLN akan di bawa ke Rumah Sakit (RS) rujukan ataupun tempat karantina yang telah disiapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. 

"Kemudian tadi ada beberapa penyesuaian kita minta untuk pada saat sebelum turun kemudian mengunduh aplikasi Karantina Monitoring Presisi. Demikian juga bagi wisatawan ataupun ABK yang sudah laksanakan Swab PCR. Selanjutnya dibawa ke tempat karantina yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gubernur," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Dari tinjauannya secara langsung, Sigit mengakui proses penegakan prokes hingga karantina sudah berjalan dengan baik. Walaupun, kata Sigit, tetap harus ada penyesuaian dan penyempurnaan lagi kedepannya. 

"Saya kira beberapa hal itu yang tentunya kedepan akan terus kita perbaiki dan kita sempurnakan," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Menurut Sigit, perkembangan varian Omicron di Indonesia saat ini didominasi oleh penyebaran Imported Case yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Sebab itu, Sigit menekankan pentingnya penegakan prokes dan karantina di Pelabuhan Benoa, yang notabene menjadi salah satu pintu masuk Indonesia. 

"Karena itu kita juga menjaga yang melalui Pelabuhan Benoa juga dalam kondisi melalui standar operasional prosedur yang sama. Terkait dengan proses prokes sebelum masuk ke karantina," tutur Sigit.

Sigit menyebut, dengan diterapkannya aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Pelabuhan Benoa, maka pengawasan PPLN yang melakukan karantina akan semakin kuat. Lantaran, lanjut Sigit, hal itu bisa mencegah adanya potensi PPLN yang tidak menjalani karantina. 

"Kita juga tempatkan petugas aplikasi yang bisa memonitor bagi masyarakat ataupun wisatawan dan ABK yang di karantina. Dan bila kemudian kabur maka dengan aplikasi kita persiapkan akan berikan notifikasi. Sehingga kemudian, kita bisa segera melakukan pencarian dan membawa kembali masuk. Saya kira rangkaian dari bagaimana laksanakan prokes hingga pengawasan karantina dan memastikan pelaksanaan karantina bisa dilaksanakan secara disiplin ini tentu menjadi bagian yang terus kita awasi," papar Sigit.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi Forkopimda Bali yang telah bekerja keras memastikan seluruh rangkaian protokol kesehatan dan karantina bagi PPLN berjalan dengan baik. Menurutnya, semua ini dilakukan untuk menjaga masyarakat serta tetap bisa mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19 saat ini. 

Kemudian, Sigit menjelaskan, upaya secara optimal yang dilakukan ini juga sebagai antisipasi pencegahan semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 varian Omicron di Indonesia. 

"Ini butuh sinergitas, soliditas dari seluruh stakeholder, dan masyarakat untuk kemudian kembali waspada walapun sudah vaksin dua kali. Tetap laksanakan prokes. Pemerintah juga sudah berikan ruang untuk booster terhadap yang sudah vaksin lebih dari enam bulan agar  dimanfaatkan. Sehingga kita yakin seluruh masyarakat terjaga imunitas dan kekebalannya dari ancaman terhadap varian baru ataupun lama. Karena kondisi dari imunitasnya yang mungkin tentu harus diperkuat kembali dengan booster," kata Sigit.

Sebelum meninjau penegakan protokol kesehatan dan proses karantina di Pelabuhan Benoa, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan melihat secara langsung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali.

Resmikan Tim Patroli Presisi, Kapolri : Beri Rasa Aman kepada Masyarakat.

 

Resmikan Tim Patroli Perintis Pr7esisi, Kapolri: Beri Rasa Aman Masyarakat

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan tim patroli perintis Presisi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok Polri, guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sigit mengatakan, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat tentunya berpotensi adanya gangguan kejahatan yang meningkat. Ia pun meminta tim patroli ini untuk senantiasa selalu pada pagi hingga malam hari mengamankan segala aktivitas masyarakat.

"Tentunya seluruh kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik manakala rekan-rekan bisa hadir dan memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat," kata Sigit usai meresmikan tim patroli perintis Presisi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/1/2022).

Sepanjang tahun 2021, mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, 79 persen kejahatan yang terjadi adalah kejahatan konvensional dan 35 persennya merupakan kejahatan jalanan. Oleh karena itu, ia meminta kehadiran tim patroli ini dapat memberikan rasa aman pada saat masyarakat melaksanakan kegiatan.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan tim patroli yang dibentuk sudah dibekali dengan kemampuan mulai dari teknis hingga taktis dalam melaksanakan tugas di lapangan nanti.

Sigit pun berharap bahwa tim patroli ini dapat tampil humanis pada saat bertemu dan memberikan pelayanan masyarakat. Ia pun menekankan agar kegiatan preemtif dan preventif dikedepankan dalam melaksanakan tugas.

Adapun langkah-langkah tersebut yakni dengan memberikan edukasi ke masyarakat tentang potensi kejahatan, memberikan pesan-pesan kamtibmas sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dan tidak menjadi potensi sasaran kejahatan.

"Tentunya harapan kita dengan langkah-langkah preemtif dan preventif, langkah pencegahan lebih kuat maka kejahatan yang terjadi akan jauh berkurang. Ini tentunya menjadi harapan kita semua," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini juga menyampaikan tim patroli ini terus melakukan hal-hal kecil yang dirasakan langsung masyarakat seperti membantu orang menyebrang.

Karena itu, Sigit meminta tim patroli ini nantinya diintegrasikan dengan layanan kepolisian 110 dan command center. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan tim patroli ini dapat termonitor sehingga pada saat ada laporan kejahatan bisa bergerak cepat.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan, kepada tim patroli perintis presisi untuk menjaga kewibawaan, menghindari pelanggaran dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat demi mewujudkan Polri yang Presisi.

"Jaga terus kemampuan rekan-rekan, tingkatkan bila perlu kembangkan sehingga polisi bisa berada dan hadir di seluruh ruang-ruang kosong dimana masyarakat merasakan kehadiran rekan-rekan. Dengan kehadiran rekan-rekan rasa aman bisa diwujudkan," tutup Sigit.

Kapolri Minta Forkopimda Maluku Terus Lakukan Akselerasi Vaksinasi Kejar Target 70 persen

 Kapolri Minta Forkopimda Maluku Terus Lakukan Akselerasi Vaksinasi Kejar Target 70 Persen

Maluku - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau secara langsung kegiatan akselerasi vaksinasi massal di Provinsi Maluku dengan hadir secara langsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Jumat (14/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Sigit meminta agar Forkopimda Maluku untuk terus melakukan strategi akselerasi vaksinasi guna mengejar target Pemerintah sebesar 70 persen. Mengingat, saat meninjau ke Maluku, Sigit mendapatkan laporan bahwa saat ini masih berada di angka 63 persen.

"Karena target pencapaian Pemerintah sudah diangka 84 persen. Dan tentunya wilayah Maluku harus segera mengejar untuk mencapai target 70 persen," kata Sigit dalam tinjauannya. 

Mantan Kadivpropam Polri itu mengungkapkan, dari hasil dialog interaksinya secara langsung dengan beberapa wilayah di Maluku, masih mengalami beberapa kendala terkait dengan vaksinasi. Diantaranya soal kondisi geografis dan masih ada masyarakat yang perlu diberikan penjelasan lebih mendalam akan pentingnya vaksinasi. 

Namun, Sigit menekankan, dari wilayah di Maluku tersebut, telah menyatakan kesiapannya untuk sanggup melakukan akselerasi vaksinasi sebesar 70 persen. 

"Kita tadi dapatkan informasi kondisi gejala geografis dan sebagian kecil masyarakat masih perlu ada penjelasan atau sosialisasi karena masih ragu atupun takut vaksinasi. Namun dari hasil komunikasi dan laporan rata-rata sanggup untuk mencapai 70 persen," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Saat kunjungan kerjanya ke Maluku, Sigit juga menyempatkan untuk mengecek pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP 6 Ambon untuk memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan disiplin, sehingga anak-anak dan tenaga pendidik aman dari paparan Covid-19. 

Sigit menyatakan, untuk di Kota Ambon sendiri pencapaian vaksinasinya sudah mencapai 94 persen. Sebab itu, ia berharap, hal ini dapat menjadi motivasi untuk wilayah lain di Maluku, dalam mengejar target dari Pemerintah Indonesia. 

"Karena ini berdampak pada kegiatan lanjutan yaitu aturan mengenai pembelajaran tatap muka. Karena memang ada aturan bahwa untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka pencapaian vaksinasinya juga harus di sesuaikan. Asesmen level juga ikut menentukan," ucap Sigit. 

Disisi lain, Sigit menekankan untuk Forkopimda Maluku mempertahankan tren positif soal positivity rate yang saat ini berada di angka 0 persen. Hal itu, kata Sigit sangat baik, namun memang perlu ada upaya lebih keras untuk mendorong akselerasi vaksinasi. Pasalnya, dengan begitu varian baru Covid-19 Omicron dapat diantisipasi serta dicegah.

"Karena kita juga tetap waspada varian Omicron sudah masuk rata-rata datang dari pelaku perjalanan luar negeri dan saat ini sudah terjadi transmisi lokal yang tentunya kita harus sama-sama jaga dan waspada serta strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian membekali masyarakat dengan vaksinasi," tutur Sigit.

Oleh karenanya, Sigit mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan tidak ragu ataupun takut melakukan vaksinasi. Mengingat, vaksinasi dapat meningkatkan imunitas terhadap Covid-19.

"Karena memang kalau ini tidak kita jaga, ada potensi setelah kegiatan PTM adik-adik kita bertemu keluarga yang tentunya disitu ada yang berusia lansia dan juga rentan terhadap risiko terjadinya penularan covid. Sehingga mau tidak mau semua ini harus kita jaga, kita waspada, kita tingkatkan. Sehingga, Provinsi Maluku segera mencapai target. Namun saya yakin optimis dari laporan yang ada pencapaian atau target itu bisa tercapai. Positivity rate yang saat ini berada di angka 0 persen terus dipertahankan, prokesnya tetap dikuatkan. Sehingga pada saat kita kejar pencapaian tidak terjadi lonjakan terkait varian baru Omicron," tutup Sigit.

Gelar Anev, Kapolri Instruksikan Jajaran Jangan Enggan Temui Warga dan Jaga Kepercayaan Publik

 Gelar Anev, Kapolri Instruksikan Jajaran Jangan Enggan Temui Warga dan Jaga Kepercayaan Publik

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar Video Conference (Vicon) analisa dan evaluasi kepada seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan itu, Ia juga memberikan arahan untuk menjadi institusi Korps Bhayangkara kedepannya semakin dicintai dan diharapkan oleh masyarakat. 

Sigit berharap, dengan analisa dan evaluasi ini, seluruh personel kepolisian dapat menyiapkan program serta melakukan perbaikan yang lebih baik di tahun 2022. 

"Terima kasih rekan-rekan yang telah mengikuti rangkaian Anev ini dari pukul 10.00 sampai pukul 18.00 WIB mungkin ini Anev terlama. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk mengisi program kegiatan kita di tahun 2022 ini, menjadi lebih baik dari tahun 2021," kata Sigit kepada seluruh jajarannya, Rabu (12/1/2022).

Dalam pengarahannya, mantan Kapolda Banten tersebut, menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menatap dan menghadapi tahun 2022 dengan terus melakukan perbaikan pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara. 

Menurut Sigit, semangat perubahan itu sebagaimana dengan transformasi Polri yang Presisi. Dewasa ini, kata Sigit, kepolisian mau tidak mau harus melakukan perubahan untuk mewujudkan polisi yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat.

"Kemudian dihadapkan dengan bagaimana menuju transformasi Polri yang Presisi. Terkait dengan posisi Polri di mata masyarakat, tingkat kepercayaan dan kepuasan, tadi sudah kita ukur. Dinamika yang ada, kapan kepuasan, kepercayaan publik meningkat dan kapan kepercayaan publik itu turun," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Guna menjaga kepercayaan publik, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Kedepannya, Sigit menginginkan, personel kepolisian menjadi sosok yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. 

Lalu, kata Sigit, polisi juga harus mampu menyelesaikan masalah di lapangan, menjadi problem solver, menegakan hukum dengan tegas dan humanis, serta menjadi representasi kehadiran negara di kala masyarakat  membutuhkan kehadiran Polri. 

"Dimana Polri harus hadir dan keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan adanya nilai keadilan harus terus ditingkatkan. Khususnya responsif terhadap apa yang menjadi kemauan masyarakat," ucap Sigit.

Dalam evaluasi ini, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi meningkatkan kepercayaan publik yang belakangan ini menurun. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Ia menekankan untuk seluruh personel kepolisian terutama di level pimpinan untuk tidak enggan dan sungkan menemui masyarakat secara langsung dengan siapapun dia tanpa memandang status sosial ataupun jabatannya. 

Karena, lanjut Sigit, kegiatan temu warga merupakan upaya jemput bola sekaligus langkah proaktif Polri untuk menghilangkan sumbatan komunikasi dan bisa memperkuat hubungan antara polisi dan warga. Tak hanya itu, hal tersebut juga menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat yang hopeless, frustasi dan berpersepsi negatif ke kepolisian. 

"Terkait dengan pembinaan dan perbaikan terus kita lakukan untuk meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena Polri betul-betul bisa hadir melaksanakan tugas pokok secara profesional, kita tidak anti kritik dan perbaiki koreksi-koreksi yang diberikan masyarakat dan betul-betul bisa diperbaiki," tutur Sigit.

Pada kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman dan damai. 

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, Polri juga harus melakukan kesiapan dan antisipasi sejak dini terkait dengan agenda event nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia saat Pandemi Covid-19. Dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan, Sigit menyatakan, hal itu juga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. 

"Proses perjalanan event tersebut, ini pertaruhan Indonesia di mata dunia dan kewajiban Polri dari sisi menjaga kamtibmas dapat berjalan dengan baik. Semua sudah mendengar dari rekan-rekan yang bertugas di bidang pencegahan, penegakan hukum, pemeliharaan harkamtibmas dan kita saat ini dalam posisi menyamakan gerakan," papar Sigit. 

Sigit mengatakan, aspirasi dan harapan masyarakat yang berkembang kepada institusi Polri, itu merupakan masukan dan harapan dari masyarakat untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai lembaga yang dicintai masyarakat. Karena itu, Sigit meminta, kepolisian jangan lelah untuk terus melakukan evaluasi atas segala masukan yang ada.

"Potret dan warna yang disampaikan masyarakat bagaimana menyukai polisi dan tidak menyukai polisi, harapan dan hal-hal yang bisa diwujudkan Polri, hal-hal yang buat Polri dipercaya dan tidak, itu semua kita harus pahami, tinggal bagaimana menguatkan dan membesarkan hal yang meningkatkan kepercayaan. Dan kurangi hal-hal yang mengurangi kepercayaan Polri. Kita harus jaga 400 ribu lebih anggota dan institusi. Ada harapan yang baik jika bertemu dengan polisi," tutup Sigit.

Kapolri Minta Jajaran Terjun ke Lapangan untuk Dengar Aspirasi Masyarakat

 

Kapolri Minta Jajaran Terjun ke Lapangan untuk Dengar Aspirasi Masyarakat

Lampung - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan di Polda Lampung jajaran terkait dengan seputaran situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas), penanganan covid-19 hingga soal transformasi Polri yang Presisi. 

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan, seluruh personel kepolisian harus mau turun ke lapangan, guna menyerap aspirasi dan harapan serta kemauan dari masyarakat. Dengan mendengar langsung keinginan dari warga, hal itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau acuan untuk mewujudkan Korps Bhayangkara yang semakin dipercaya serta dicintai oleh warga.  

"Datang ke masyarakat dengarkan apa yang mereka inginkan. Bila perlu kumpul masyarakat tingkat Polsek, Polres, Polda. Sehingga tahu apa yang harus ditingkatkan. Akan muncul trust dari masyarakat," kata Sigit dalam pengarahannya di Polda Lampung, Selasa (11/1/2022).

Dalam hal ini, instruksi dan arahan yang diberikan bukan hanya harus dijalankan oleh Polda Lampung. Melainkan, seluruh Polda dan personel kepolisian dimanapun harus melakukan hal tersebut. 

Demi semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, mantan Kapolda Banten itu menegaskan untuk pelayanan publik harus terus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Sigit tak ingin mendengar adanya pelayanan yang tidak sesuai harapan  masyarakat. 

Sigit menyebut, dalam semangat Polri yang Presisi, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh adanya perbedaan, dilakukan dengan cepat, ramah dan humanis. Dengan begitu, kata Sigit, kepolisian akan mendapatkan doa dan apresiasi dari warga yang mana itu akan berdampak pada organisasi Polri secara keseluruhan. 

"Layani dengan cepat pengaduan. Sehingga masyarakat mengetahui kita melakukan respons apa yang mereka keluhkan. Cek apakah itu berjalan atau belum. Karena ini tidak mudah. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Semua upaya tersebut, menurut Sigit, harus dikomandoi dengan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan pengawasan sistem yang ketat untuk menghindari adanya penyimpangan oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan. 

"Ini butuh suatu kepemimpinan, pengawasan sistem yang ketat. Kita tak ingin anggota kita selama ini telah bekerja keras kemudian ada masalah hanya gara-gara kita tak memberikan bimbingan. Sehingga salah jalan terpengaruh lingkungan salah terus menjadi korban. Apalagi pelanggaran itu dilakukan bersama dan terorganisir," ucap Sigit.

Masih terkait dengan strategi untuk wujudkan Polri yang diharapkan dekat dan dicintai masyarakat, menurut Sigit, semangat menuju Polri yang Presisi dapat dilakukan dengan menciptakan budaya untuk memulai berbuat baik dari hal-hal yang kecil setiap harinya, baik di level terbawah hingga paling atas. 

"Profesionalisme apabila tak didukung etik yang benar akan terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Ini dampaknya berbahaya bagi Polri. Lakukan perbaikan, apabila tak mampu bersihkan dan evaluasi. Karena banyak anggota kita yang siap kerja dan tak rela kalau institusi kita dirusak oknum yang tak bisa memahami harapan organisasi dan masyarakat," tutur Sigit.

Sigit mengatakan, di era dewasa ini mau tidak mau, Polri harus melakukan pembenahan dan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk saat ini, Sigit menyampaikan, budaya yang kurang baik selama ini harus dihapuskan dengan mengganti kebiasaan yang jauh lebih positif. 

"Kita berbenah kenapa anggota melakukan pelanggaran apakah terkait faktor individu yaitu pemahaman terhadap spiritualnya lemah, pengaruh negatif komunitas, tak mampu menyesuaikan kondisi yang ada dan gaya hidup yang tak sesuai dengan budaya organisasi Polri atau dari faktor organisasi yaitu regulasi yang lemah, kurangnya wawasan literasi, kurang sarana dan prasarana. Budaya yang harus diperbaiki karena warisan lama mungkin sudah tak cocok. Bukan lagi anak buah layani pimpinan," papar Sigit.

Terkait penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian yang tidak kenal lelah berada di garis terdepan dalam hal tersebut. Kendati begitu, Sigit tetap mengingatkan untuk tidak abai dan lengah, apalagi saat ini varian Covid-19, Omicron sudah masuk ke Indonesia. 

"Apa yang kita lakukan selama ini bukan pencapaian akhir, saat ini ada Omicron masuk ke Indonesia. Omicron lebih cepat lima kali walaupun tingkat fatalitas tidak setinggi varian Delta," ujar Sigit.

Oleh karenanya, Sigit meminta agar personel kepolisian untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder melakukan percepatan akselerasi vaksinasi terutama pada masyarakat lanjut usia (lansia) dan anak-anak. 

"Langkah-langkah menuntaskan vaksinasi di beberapa tempat masih belum optimal. Kedua untuk antisipasi kita siapkan rumah sakit rujukan dan obat-obatan. Saat ini mumpung masih ada waktunya agar dicek kembali kesiapannya. Penguatan terhadap pemeriksaan khususnya di penyeberangan. Jemput bola agar saudara-saudara kita betul-betul sudah di vaksin karena memang peningkatan ini kalau tak bisa dikendalikan bisa jadi gelombang tiga," jelas Sigit.

Sigit juga mengingatkan soal kebijakan vaksin booster. Ia berharap, hal ini harus dijadikan kesempatan untuk semakin menguatkan atau meningkatkan imunitas akan bahaya Covid-19 bagi masyarakat. 

Dalam pengarahannya, Sigit juga menekankan soal penguatan strategi komunikasi publik, responsif terhadap peristiwa bencana alam, antisipasi konflik sosial, fenomena kejahatan konvensional, kesiapan menghadapi Pemilu, mengawal iklim investasi dan penguatan sinergitas TNI-Polri.

Tinjau Vaksinasi Serentak Se - Indonesia Kapolri Instruksikan Akselerasi ke Lansia dan Anak-anak

 

Tinjau Vaksinasi Serentak se-Indonesia, Kapolri Instruksikan Akselerasi ke Lansia dan Anak-Anak 

Lampung - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan percepatan akselerasi vaksinasi serentak seluruh Indonesia dengan hadir secara langsung di Gedung Graha Wangsa, Lampung, Selasa (11/1/2022).

Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah dengan bersinergi seluruh stakeholder terkait, untuk terus mengejar target vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususunya di wilayah yang masih di bawah 70 persen. 

"Ini secara nasional dilaksanakan vaksinasi serentak dengan target sasaran 1 juta lebih. Harapan kita, bisa terus mengejar pencapaian vaksinasi. Sehingga wilayah yang masih kurang atau di bawah 70 persen untuk segera mengejar ketertinggalannya," kata Sigit usai meninjau percepatan akselerasi vaksinasi tersebut. 

Mantan Kapolda Banten itu menekankan, kepada wilayah yang sudah mencapai atau melebihi target 70 persen, untuk segera melakukan percepatan vaksinasi terhadap masyarakat Lanjut Usia (Lansia) dan anak-anak. 

"Kemudian yang sudah diatas 70, dan lansia juga sudah 60 persen, bisa segera mengejar target untuk anak-anak khususnya umur 6 sampai dengan 11 tahun, itu bisa segera dilakukan percepatan. Kita berikan target beberapa wilayah untuk bisa menyelesaikan ini dalam waktu dua minggu untuk bisa mencapai 100 persen," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut. 

Menurut Sigit, percepatan vaksinasi terhadap lansia dan anak-anak menjadi penting. Mengingat, saat ini telah dimulainya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Dengan disegerakannya proses vaksinasi, hal itu akan meminimalisir risiko-risiko penyebaran virus corona. 

"Ini menjadi penting karena PTM sudah mulai dibuka. Sehingga mau tidak mau ada potensi terjadinya kontak erat, potensi terjadinya carrier dan munculkan klaster baru apabila kita tidak antisipasi. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagaimana lakukan akselerasi vaksinasi," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut, percepatan vaksinasi, juga merupakan kunci untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko dari varian baru Covid-19, Omicron. 

"Kenapa kita lakukan, karena kita tahu bahwa saat ini varian Omicron sudah masuk. Sebagian besar dari masyarakat pelaku perjalanan luar negeri yang kemudian, membawa varian baru. Karena memang di luar negeri, saat ini varian omicron sedang meningkat luar biasa," tutur Sigit.

Sigit memaparkan, varian Omicron bisa menjangkiti masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Namun, tingkat fatalitas yang disebabkan menjadi rendah karena sudah mendapatkan suntikan vaksin. Hal itu berbeda dengan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi, tingkat risikonya jauh lebih tinggi. 

"Kita jaga masyarakat yang rentan, usia lansia dan yang memiliki komorbid yang belum sempat divaksin. Dan ini tentunya akan berdampak. Yang kurang baik apabila ini sampai terjangkit. Karena itu dalam kesempatan ini saya imbau untuk masyarakat, yang belum vaksin segera datangi gerai yang ada, segera hubungi titik-titik vaksinasi yang sudah disiapkan baik oleh Pemda, Kapolda dengan bekerjasama dengan TNI, seluruh relawan, BINDA, BKKBN, supaya kita yakin keluarga kita betul-betul sudah divaksin. Karena ini sudah didepan mata. Kita sudah bisa menjaga dalam waktu 167 hari lebih angka stabil. Tapi kalau varian baru ini masuk maka tren mulai meningkat ini harus kita jaga," papar Sigit. 

Oleh karena itu, Sigit tak lelah kembali menghimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk segera dan tidak takut melakukan vaksinasi serta menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan kuat dan disiplin. 

"Karena itu kita dorong bagaimana kembali ingatkan masyarakat untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian mulai lakukan kegiatan tracing dan testing yang baik manakala di satu wilayah, ditemukan terjadinya klaster. Karena ini memang betul-betul harus kita laksanakan. Sekali lagi percepat vaksin, tetap pakai masker dan betul-betul laksanakan prokes dengan baik," kata Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual pelaksanaan vaksinasi serentak ini di wilayah, Papua, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. 

Saat memberikan pengarahan, Sigit berharap beberapa wilayah yang sudah mencapai target 70 persen, untuk segera bergerak untuk menuju ke capaian 100 persen. Ia menyebut, beberapa daerah memiliki target waktu tersendiri guna meraih 100 persen, mulai dari dua minggu, satu bulan hingga kurang dari 10 hari. 

"Karena itu saya minta kepada wilayah lain yang capaiannya masih di bawah 70 atau sudah 70 namun usia lansia belum sampai 60 persen apalagi anak-anak dan anak remaja. Tolong ditingkatkan. Kemudian, ingatkan kembali ke masyarakat terkait masalah prokes. Karena memang ini varian baru kecepatan penyebarannya dalam waktu lima menit sudah bisa menular dan menyebar. Walaupun secara fatalitas risikonya rendah. Namun demikian terhadap yang belum divaksin ini tentu berbeda," tutup Sigit.

Polda Papua Terjunkan 380 Personel Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Jayapura

 Polda Papua Terjunkan 380 Personel Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Jayapura

Polda Papua menurunkan sebanyak 380 personel yang terdiri dari Satbrimon, Samapta dan Polairud untuk membantu Polres Jayapura dan Jayapura Kota dalam penanganan banjir dan longsor yang terjadi di kota tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathias D Fakhiri memimpin langsung para personel menuju lokasi titik banjir dan longsor, untuk selanjutnya melakukan evakuasi atau pertolongan kepada para korban.

"Para personel melakukan penanganan secara terpadu dengan instansi terkait pada titik terjadinya longsor, pohon tumbang dan terdapat material akibat longsor di jalan raya dan pembersihan saluran Irigasi/drainase atau got yang menyumbat aliran air," kata Kamal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/1/2022).

Selain Kapolda, kata Kamal, para pejabat utama Polda Papua dilibatkan langsung untuk turun ke lapangan memimpin proses penanganan bencana alam banjir dan longsor.

Para personel yang diturunkan juga melakukan patroli untuk mengecek perkembangan sekaligus memonitor bertambahnya korban jiwa. Kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat untuk waspada adanya curah hujan lanjutan yang cukup deras.

Kamal menambahkan, rapat koordinasi juga sudah dilakukan bersama dengan forkopimda Kota Jayapura. Hasilnya jajaran forkopimda mendirikan tempat penampungan untuk pengungsi yang berpusat di Balai Diklat Sosial Tanah Hitam. Surat Keputusan (SK) status tanggap darurat juga akan segera dibuat oleh Wali Kota Jayapura.

"Kemudian mendirikan posko induk di GOR Waringin dengan 3 posko pembantu (Organda, Pasar Yautefa dan SMA 4 Jayapura)," ujarnya.

Personel Polda dan forkopimda juga membantu pengurusan surat atau dokumen yang hilang akibat bencana. 

"Makanan yang dibagikan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk siap saji di 4 Distrik (Jayaapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Heram) oleh Dinas Sosial sebanyak 3 kali sehari," katanya.

Total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kota Jayapura sebanyak 7 orang dan luka-luka sebanyak 4 orang. Untuk korban selamat dievakuasi ke Rumah Sakit terdekat diantaranya RS DOK II Jayapura, RS Provita Jayapura dan RS Bhayangkara Jayapura.

"Kejadian bencana alam tanah longsor yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi melandah wilayah Kota Jayapura," katanya.

Adapun wilayah bencana tanah longsor yang paling parah terdapat di wilayah Jayapura Utara dengan 4 titik Tanah Longsor antara lain Nirwana I Bhayangkara, APO Kali, dan Kloofkamp.

Untuk wilayah genangan air atau banjir yang terparah berada pada distrik Abepura yaitu Perumahan Organda, Kali Acai, dan Kompleks Pasar Youtefa dan Distrik Jayapura selatan yaitu wilayah pemukiman kompleks SMAN 4 , PTC Entrop  dan Hamadi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Jayapura banjir terparah terjadi di Perumahan BTN Gajah Mada Yahim Sentani, Areal Stadion Lukas Enembe.

"Untuk saat ini genangan banjir sudah tidak ada, yang tersisa hanya material bekas banjir dan tanah longsor dan sedang dibersihkan oleh personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah setempat," katanya.

Tinjau Vaksinasi Serentak Se-Indonesia Kapolri Ingatkan Syarat Wajib Laksanakan PTM 100 Persen

 

Tinjau Vaksinasi Serentak se-Indonesia, Kapolri Ingatkan Syarat Wajib Laksanakan PTM 100 Persen 

Jawa Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di Gedung Dome Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/1/2022). Percepatan tersebut juga digelar seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal syarat wajib untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi anak-anak. Menurut Sigit, ada dua yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan kebijakan itu, yakni, target vaksinasi masyarakat umum harus 70 persen dan kelompok lanjut usia (lansia) wajib 60 persen. 

"Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan PTM 100 persen, dimana tentunya untuk melaksanakan PTM 100 persen dan vaksinasi anak, maka target pencapaian vaksinasi masyarakat umum 70 persen dan lansia 60 persen harus terpenuhi," kata Sigit dalam jumpa pers. 

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, proses belajar mengajar anak secara tatap muka langsung merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, hampir dua tahun semenjak Pandemi Covid-19, generasi bangsa kehilangan momentum tersebut. 

Namun disisi lain, Sigit menyatakan, guna mewujudkan pembelajaran secara tatap muka langsung, harus ada jaminan kesehatan dan imunitas terhadap anak dari bahaya paparan virus corona. Salah satunya adalah dengan memberikan suntikan vaksin. 

Penguatan imunitas terhadap anak, kata Sigit juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga, tidak perlu ada rasa khawatir munculnya klaster keluarga ketika PTM 100 persen diberlakukan. 

"Kita ingin anak-anak kita segera melakanakan tatap muka. Namun disisi lain, kita harus yakin anak-anak kita sudah dibekali vaksinasi atau imunisasi. Sehingga memiliki imunitas dan kekebalan. Sehingga saat melaksanakan aktivitas aman tidak menjadi carrier karena saat kembali biasanya bertemu orang tua, nenek atau kakek. Dan juga memiliki posisi rentan apabila tidak diberikan imunisasi atau vaksinasi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, vaksinasi meningkatkan imunitas seseorang dan juga dapat mencegah atau mengurangi fatalitas dari bahaya varian Covid-19, seperti Delta dan Omicron. Sebab itu, Sigit menyebut, akselerasi merupakan tantangan bagi seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi.

"Karena dari pemeriksaan terhadap masyarakat yang sudah divaksin terkena varian baru maka gejala yang kemudian didapatkan rata-rata OTG atau gejala ringan. Artinya vaksin betul berikan perlindungan pada masyarakat terhadap serangan varian yang ada baik, Delta ataupun Omicron," ucap Sigit. 

Sementara itu, Sigit menyampaikan, dengan terus dilakukannya akselerasi vaksinasi, hal itu dapat mempertahankan tren positif laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia saat ini yang sudah dapat dikendalikan dengan baik. 

"Ini semua harus dilakukan karena memang, Alhamdulillah hampir 167 hari kita bisa pertahankan angka Covid-19, bisa kita kendalikan berada di angka positivity rate dibawah 1 kemudian BOR juga saat ini masih terkendali di angka tiga. Artinya angka ini semuanya bisa terjadi karena memang kerja keras seluruh elemen stakeholder baik dari TNI, Polri, Pemda, Dinkes, relawan dan rekan-rekan yang tergabung. Sehingga akselerasi vaksinasi dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah hasilnya 167 hari angka Covid-19 bisa dikendalikan," papar Sigit.

Dengan terkendalinya angka Covid-19, menurut Sigit, itu akan menjadi modal penting terkait dengan aktivitas masyarakat. Selain itu, Indonesia akan semakin siap dalam menghadapi event nasional maupun internasional. Sehingga, aktivitas pertumbuhan perekonomian Indonesia akan terus membaik di tengah Pandemi Covid-19. 

"Saya tetap mengimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah vaksinasi. Karena dua hal tersebut kunci utama. Disiplin terhadap prokes meskipun sudah vaksinasi dan tetap waspada jangan abai, jangan lengah. Karena beberapa wilayah negara lain peningkatan itu karena disiplin prokes mulai berkurang. Terima kasih kerja keras seluruh stakeholder," tutur Sigit.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan melakukan dialog interaktif dengan seluruh Polda jajaran. Ia memberikan instruksi soal akselerasi vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan untuk terus dilaksanakan.

Tindak Lanjuti Instruksi Presiden Soal Karantina PPLN, Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi

Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Karantina PPLN, Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) ketat terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia. 

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Platform itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara yang merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian Covid-19, salah satunya adalah Omicron. 

"Baru saja kami me-launching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Dimana aplikasi ini merupakan bagian tindaklanjut kami melaksanakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina sebagaimana diatur," kata Sigit di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Kamis (6/1/2022).

Dalam aturan terbaru, Pemerintah resmi mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri untuk melaksanakan karantina selama 7 sampai dengan 10 hari. Aplikasi Monitoring Karantina Presisi tersebut juga merupakan kerjasama dan sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait lainnya. 

Mantan Kapolda Banten ini menambahkan, penggunaan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia. Yakni, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Menurut Sigit, pintu masuk wilayah itu harus dijaga secara ketat bagi para PPLN. Mengingat saat ini, kata Sigit, penyebaran varian Covid-19 Omicron di Indonesia, sebagian besar berasal dari Imported Case. 

"Kami mencoba untuk memberikan bantuan ke anggota-anggota kita yang melaksanakan pengawasan khususnya di lokasi yang menjadi pintu masuk. Masyarakat kita yang datang dari luar negeri untuk betul-betul bisa kita awasi secara ketat dan disiplin. Sehingga kita bisa mengantisipasi agar pintu gerbang utama kita di Bandara, Pelabuhan, PLBN, bisa kita jaga. Karena ini pintu gerbang utama, kalau disini kita lemah maka risiko masuknya varian Delta dan Omicron tentunya betul-betul bisa terjadi apabila kita tidak mampu mengawasi dengan baik," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut. 

Dengan diluncurkannya Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Sigit berharap, penanganan dan pengendalian Covid-19 yang saat ini sudah baik dapat dipertahankan kedepannya. Sebab itu, Sigit meminta kepada seluruh pihak, untuk tidak lengah ataupun abai terkait dengan penegakan prokes maupun aturan wajib karantina bagi para PPLN. 

Mengingat, kata Sigit, kenaikan angka Covid-19 akibat varian baru di beberapa negara mengalami peningkatan yang besar. Tetapi di Indonesia, lanjut Sigit, saat ini laju pertumbuhan Covid-19 masih dapat terkendali dan tidak mengalami lonjakan. Tentunya, hal itu membutuhkan sinergitas dan kerjasama antar-seluruh stakeholder. 

"Alhamdulilah di wilayah kita di Indonesia sampai saat ini bisa terjaga dan ini tentunya bisa terlaksana berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga agar laju Covid-19 ini bisa terkendali. Mulai dari proses penegakan aturan prokes hingga akselerasi vaksinasi," ucap Sigit. 

Sigit memaparkan, dalam Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, terdapat beberapa fitur untuk melakukan pengawasan dan memastikan para PPLN menjalani masa wajib karantina. Fungsi utama diantaranya adalah, monitoring lokasi untuk memantau lokasi pengguna secara Real Time. 

Lalu, Dashboard monitoring yang memantau keterisian lokasi karantina, statistik pelaku yang sedang melakukan karantina, dan ketika memasuki waktu berakhirnya karantina serta hasil tes RT-PCR. 

"Dashboard ini dipasang di hotel-hotel dan ditempat karantina serta Monitoring Center di Mabes Polri. Sehingga kita mengawasi selain yang karantina termasuk petugas yang melaksanakan pengawasan, bisa ikuti secara Real Time," kata Sigit. 

Adapun keunggulan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dikatakan Sigit, pengguna hanya melakukan Check In dengan QR Code yang secara otomatis akan menghitung masa berlaku karantina. Kemudian, petugas dapat memantau statistik dan radius jarak pengguna aplikasi dari lokasi karantina. 

Selain itu, Alert atau notifikasi secara otomatis akan diberikan kepada petugas maupun command center apabila pengguna keluar dari radius lokasi karantina yang telah ditentukan. Apabila masa karantina telah berakhir, sistem akan memvalidasi sesuai aturan karantina dan memberikan notifikasi kepada petugas serta command center.

"Ini penting, karena kemampuan pengendalian Covid-19 tentunya akan memberikan kontribusi aktivitas masyarakat bisa lebih longgar. Karena kita yakin masyarakat kita aman dari Covid-19 dan berdampak pertumbuhan ekonomi nasional yang mewujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh," ungkap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit berharap, masyarakat bisa memahami dan mengerti segala upaya dan penegakan aturan ini merupakan bagian dari Negara memberikan perlindungan kepada warga dari paparan virus corona berbagai jenis varian yang ada. 

Dengan adanya jaminan kesehatan masyarakat, Sigit menyebut, Indonesia juga akan siap menggelar event nasional maupun Internasional kedepannya. Dimana, hal itu tentunya akan membangkitkan pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi di tengah Pandemi Covid-19. 

"Oleh karena itu, sekali lagi aturan yang ada mari kita laksanakan dengan baik. Kita jaga masyarakat kita, sehingga apabila Covid-19 betul-betul bisa kita kendalikan tahun ini kita akan hadapi event-event internasional. Dan itu semua tentunya juga diukur bagaimana kita mampu mengendalikan Covid-19 yang ada. Ini adalah kunci. Sehingga kita bisa melaksanakan event, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga Indonesia bisa melompat menjadi negara yang tidak kalah dengan negara maju yang ada," jelas Sigit. 

Dalam kesempatan peluncuran ini, Kapolri juga menyempatkan melakukan dialog virtual dengan beberapa daerah yang menjadi pintu masuk wilayah Indonesia. Ia memastikan penguatan pengawasan penegakan prokes dan masa wajib karantina PPLN. 

Launching ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, pihak BNPB, Kemehub, Bea dan Cukai, Kemenkumham.

Usut Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polri Tegaskan Profesional, Transoaran dan Obyektif

 

Usut Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith, Polri Tegaskan Profesional, Transparan dan Objektik

Polri menegaskan bertindak profesional, prosedur, transparan, objektif dan akuntabel dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith.

Diketahui bahwa kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith saat ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Satu hal yang tetap kami informasikan kepada media bahwa proses pelaksanaan penyidikan ini kita laksanakan objektif, transparan, dan profesional. Jadi itu berdasarkan aturan. Kemudian perkembangannya atau dinamikanya itu disesuaikan dengan progres hasil penyidikan yang berkembang," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (2/1/2022).

Saat ini, kata Ramadhan, tim penyidik telah melakukan gelar perkara selaras dengan konstruksi hukum yang disusun secara simultan.

Lebih lanjut, ia menuturkan penyidik juga tengah mempersiapkan rencana pemeriksaan Bahar bin Smith yang diagendakan pada Senin, 3 Januari besok.

"Sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan," katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjerat Habib Bahar bin Smith dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebanyak 50 saksi dan 6 barang bukti sudah diperiksa oleh penyidik. Untuk mempermudah mengidentifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 Barang Bukti

 

Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Bahar bin Smith, Polisi Periksa 50 Saksi dan 6 Barang Bukti

Penyidik Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 50 saksi dan 6 barang bukti.

"Adapun perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang dan 6 item barang bukti," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (1/1/2022).

Untuk mempermudah mengindetifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

"Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

Penyidik, kata Ramadhan, akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang diperlukan secara profesional dan dengan scientific crime investigation.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus yang menjerat Habib Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Habib Bahar terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," ujar Suntana dalam keterangan persnya, Rabu, 29 Desember 2021.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Sementara pemanggilan Bahar bin Smith menjadi saksi terlapor dijadwalkan pada hari Senin, 3 Januari 2022.